Bahas Perkembangan Situasi Kamtibmas Akhir-akhir ini, PC NU Lobar Sambangi Mapolres Lobar

kabarlobar.site – Sejumlah petinggi PC NU Kabupaten Lombok Barat beserta anggota mendatangi Mapolres Lombok Barat.

Kedatangan Ketua NU ketua tanfiziyah NU Dr. H Nazar Naamy M.Si beserta pengurus ini untuk melaksanakan silahturahmi dengan Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus S. Wibowo, SIK dan Jajarannya, Rabu (14/10).

Pada kesempatan itu, Kapolres mengharapkan adanya komunikasi maupun informasi yang diberikan terkait dengan sitkamtibmas maupun hal-hal lainnya agar terjalin sinergitas.

“Melalui silahturahmi ini, diharapkan terjalinnya komunikasi yang baik, antara Polres Lombok Barat, dengan para pengurus NU di Kab. Lombok Barat,” ungkapnya.

Selain itu, bentuk sinergitas ini juga diharapkan agar ditularkan kepada Masyarakat, maupun organisasi lainnya.

“Terkait perkembangan situasi saat ini, dimana banyak pihak yang berusaha memanfaatkan situasi dan menggiring opini untuk kepentingan pribadi dan golongan,” ucapnya.

Untuk itu, Kapolres mengatakan bahwa peran dan kerjasama semua pihak sangat penting untuk mencegah hal tersebut terjadi di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat.

Sementara itu Ketua Tanfiziyah/PC NU Lombok Barat Dr. H Nazar Naamy M.Si mengatakan, eksistensi dari para pengurus Lombok Barat saat ini, bisa dikatakan paling dinamis dan mobile.

“Kami bersedia untuk mendukung dan mem back up apapun yang menjadi kebijakan Polri, dan kami mendukung program-program pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, dikatakan pula bahwa tidak ada kader-kader NU yang menjadi teroris, karena mempunyai sifat tasamuf / toleran kepada sesama.

“Ini terlihat dari hubungan toleransi kami, maupun antar umat beragama baik itu rekan kami Agama Hindu, maupun agama budha di wilayah Lembar,” imbuhnya.

Dikatakan pula bahwa, ini menjadi momentum untuk menjalin hubungan dan sinergitas yang baik, antara PC NU, dengan Kapolres Lobar maupun dengan jajarannya.

“Sikap kami dalam menanggapi UU Omnibus Law, kami tidak akan mengeluarkan / memobiling massa untuk melakukan aksi, walaupun terkait dengan item-item yang dianggap krusial, masih perlu dilakukannya proses judicial review,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *